Mediajambi.com – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat kemandirian fiskal dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak. 

Melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Pemkot Jambi resmi membentuk dan melepas Tim Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025, Rabu (14/5), yang akan menyisir seluruh wilayah kota.

Kepala BPPRD Kota Jambi, Nella Ervina, menyatakan bahwa pembentukan tim ini merupakan langkah lanjutan setelah serangkaian pendekatan persuasif seperti surat imbauan dan teguran tidak membuahkan hasil.

“Ada sejumlah wajib pajak yang menunggak sejak lama, bahkan mengulangi pelanggaran. Mereka menjadi prioritas dalam agenda penertiban tahun ini,” ujarnya.

Tim yang terdiri dari lintas OPD—mulai dari BPPRD, DPMPTSP, Satpol PP, Dishub, hingga camat dan lurah—ditugaskan untuk melakukan pendekatan langsung, penagihan aktif, hingga penyegelan atau pencabutan izin bagi wajib pajak yang membandel.

“Kami libatkan seluruh unsur, termasuk aparat wilayah, agar upaya ini berjalan efektif. Tanpa dukungan lintas sektor, target tidak akan tercapai,” tutup Nella.

Sementara Walikota Jambi, Maulana, yang memimpin langsung pelepasan tim di lapangan, menekankan pentingnya profesionalitas dalam menjalankan tugas.

“Tugas ini jangan dijadikan seremonial. Pajak adalah urat nadi pembangunan daerah. Jangan ragu bertindak tegas terhadap penunggak pajak yang tidak kooperatif,” tegasnya.

Maulana juga mengingatkan bahwa optimalisasi PAD adalah bagian dari strategi besar Pemkot Jambi untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

“Kemandirian fiskal daerah harus diperkuat. Pajak daerah adalah indikator utama. Kalau kita bisa maksimalkan ini, pembangunan tidak harus selalu bergantung pada APBN,” katanya.

BPPRD mencatat, potensi PAD dari sektor pajak dan retribusi di Kota Jambi masih sangat besar, namun belum tergali maksimal akibat kurangnya kepatuhan dari sejumlah pelaku usaha dan wajib pajak lainnya.

Melalui Tim Optimalisasi ini, Pemkot berharap dapat memperbaiki disiplin pajak masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan untuk mendanai program prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. (Yen)