Pengurangan sanksi administratif membuka ruang bagi wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan dan menyelesaikan kewajibannya. Fasilitas ini bukan pengampunan pajak dan tidak diberikan secara otomatis

Mediajambi.com - Tidak semua keterlambatan membayar atau melaporkan pajak oleh wajib pajak berawal dari keinginan untuk menghindar. Kekeliruan memahami ketentuan, masalah arus kas, dan persoalan administrasi dapat menimbulkan sanksi yang tidak ringan. Ketika pokok pajak harus diselesaikan dan sanksi masih membebani, jalan menuju kepatuhan menjadi semakin panjang.

Negara pun menghadapi dua kepentingan yang harus dijaga bersamaan, yaitu memastikan aturan tetap ditegakkan dan menyediakan ruang perbaikan bagi wajib pajak yang ingin menuntaskan kewajibannya.

Ruang itulah yang dibuka melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Ruang Perbaikan dari Pemerintah

PMK 71 Tahun 2026 mengubah PMK 118 Tahun 2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Perubahan tersebut diarahkan untuk memperkuat keadilan dan kepastian hukum, memberikan kemudahan kepada wajib pajak, serta meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Peraturan tersebut ditetapkan pada 29 September 2026 dan mulai berlaku pada 2 Oktober 2026.

Salah satu perubahan penting terdapat dalam Pasal 27A. Ketentuan itu memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif, termasuk mengurangi denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan, dalam rangka mendorong perekonomian nasional.

Pelaksanaannya kemudian dijabarkan melalui KEP-239/PJ/2026 yang mulai berlaku pada 8 Oktober 2026. Kebijakan ini membawa pesan penting yaitu kesalahan administrasi tidak harus menutup kesempatan wajib pajak untuk kembali patuh.

Bukan Pengampunan Pajak

Program ini tidak dapat disamakan dengan pengampunan pajak. Pokok pajak tetap harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Fasilitas yang diberikan berupa pengurangan atau penghapusan atas sanksi administratif tertentu.

Perbedaan itu penting. Pemerintah tidak menghapus seluruh kewajiban perpajakan, tetapi memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan beban sanksi yang lebih ringan.

Ibarat sebuah perjalanan, pokok pajak merupakan tujuan yang tetap harus dicapai. Sanksi administratif adalah beban tambahan akibat keterlambatan. Pemerintah tidak menghapus tujuan tersebut, tetapi meringankan beban tertentu agar perjalanan menuju kepatuhan dapat dilanjutkan.

Kebijakan ini tidak mengurangi ketegasan negara. Wajib pajak tetap harus menyampaikan atau membetulkan SPT, melunasi pokok pajak, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Sanksi Apa Saja yang Dicakup?

Fasilitas ini terbuka bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Cakupannya antara lain meliputi sanksi akibat keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT secara sukarela yang mengakibatkan kurang bayar, keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, serta pelanggaran tertentu terkait faktur pajak.

Untuk kelompok tersebut, kebijakan mencakup SPT Tahunan Pajak Penghasilan sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026. Fasilitas dapat dimanfaatkan sepanjang kriteria dan periode pemenuhan kewajibannya dipenuhi.

Program ini juga mencakup sanksi tertentu dalam surat ketetapan atau surat tagihan pajak, termasuk ketetapan dan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, serta sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan tertentu. Termasuk di dalamnya sanksi terkait pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela.

Besaran pengurangan tidak berlaku seragam. Persentasenya bergantung pada jenis sanksi, dokumen penetapan atau penagihan, waktu pemenuhan kewajiban, serta persyaratan setiap kategori.

Sesuai dengan ketentuan, pengurangan dapat diberikan sebesar 100 persen, 90 persen, 75 persen, 50 persen, atau 25 persen. Persentase tersebut tidak berlaku sebagai satu urutan yang sama bagi seluruh jenis sanksi. Setiap kelompok sanksi memiliki skema dan persyaratan tersendiri.

Pada kategori tertentu, waktu penyelesaian kewajiban turut menentukan besarnya pengurangan. Karena itu, wajib pajak perlu mencermati jenis sanksi, dokumen yang diterbitkan, dan periode pemenuhan kewajiban yang berlaku.

Fasilitas Tidak Diberikan Otomatis

Pengurangan atau penghapusan sanksi tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 Oktober 2028.

Namun, batas pengajuan permohonan tersebut tidak berarti seluruh kewajiban dapat ditunda hingga tanggal itu. Pelaporan, pembetulan, pelunasan pokok pajak, penerbitan surat, ataupun pembayaran sebagian sanksi tertentu tetap harus dilakukan dalam periode yang ditetapkan untuk setiap kategori.

Untuk sejumlah kategori, periode pemenuhan ketentuan berlangsung sejak 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027. Sementara itu, untuk ketetapan tertentu yang berkaitan dengan Program Pengungkapan Sukarela, periodenya dapat berlangsung sampai dengan 31 Desember 2027.

Wajib pajak juga harus memenuhi persyaratan dalam PMK 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK 71 Tahun 2026. Persyaratan tersebut antara lain berkaitan dengan gugatan atau upaya hukum yang sedang diajukan. Apabila upaya hukum telah ditempuh, pencabutannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan bahwa sanksi administratif timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan. Fasilitas diberikan atas sanksi administratif yang memenuhi kriteria, dengan mengikuti persyaratan pembayaran pada setiap kategori.

Karena ketentuannya berbeda-beda, wajib pajak perlu memeriksa jenis surat, masa atau tahun pajak, tanggal penerbitan, status pelunasan pokok pajak, besaran sanksi, dan tenggat penyelesaiannya.

Menjaga Keadilan bagi Wajib Pajak Patuh

Kebijakan pengurangan sanksi dapat memunculkan pertanyaan: bagaimana dengan wajib pajak yang sejak awal telah melaporkan dan membayar pajak tepat waktu?

Pertanyaan itu wajar. Kepatuhan yang konsisten harus tetap dihargai. Program ini tidak boleh dipahami bahwa menunda kewajiban lebih menguntungkan daripada memenuhinya tepat waktu.

Namun, kepatuhan tidak hanya dibangun melalui sanksi. Kepatuhan juga tumbuh dari pemahaman, kepercayaan, kualitas pelayanan, dan keyakinan bahwa negara menyediakan kesempatan yang adil untuk memperbaiki kekurangan.

Sanksi tetap diperlukan agar aturan memiliki daya paksa. Namun, keberhasilan administrasi perpajakan juga dapat dilihat dari kemampuannya membawa wajib pajak kembali ke dalam sistem dan mempertahankan kepatuhan pada masa mendatang.

Di situlah pengurangan sanksi dapat menjadi jembatan antara penegakan hukum dan pembinaan. Negara tetap tegas karena pokok pajak tidak dihapus. Pada saat yang sama, wajib pajak yang memenuhi persyaratan memperoleh kesempatan untuk menata kembali kepatuhannya.

Jangan Menunggu Tenggat

Program ini bukan sekadar berbicara tentang besarnya sanksi yang dapat dikurangi. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memeriksa kembali catatan perpajakannya, memperbaiki kekurangan, dan menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda.

Kesempatan itu tidak tersedia tanpa batas. Wajib pajak perlu mencermati SPT, pembayaran, surat tagihan, atau surat ketetapan yang belum diselesaikan. Apabila memenuhi kriteria, perbaikan dan permohonan perlu segera dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Sistem perpajakan yang kuat tidak hanya mampu menegakkan aturan. Sistem yang kuat juga menyediakan ruang perbaikan tanpa mengurangi penghargaan kepada mereka yang telah patuh.

Pemerintah telah membuka jalan. Kini, wajib pajak perlu memanfaatkannya sebagai jalan pulang menuju kepatuhan.

Tentang Penulis

Rahmat Hidayat adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja