- Pemprov Jambi Apresiasi Kehadiran Backstagers Indonesia sebagai Mitra Industri Kreatif
- Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Meningkatnya Dinamika Global
- Lakukan Safari Subuh Keliling, Gubernur Al Haris Himbau Masyarakat agar Tidak Melalaikan Shalat
- Gubernur Al Haris Upayakan Putus Rantai Produksi CPO Kelapa Sawit
- Gubernur Al Haris Kukuhkan 54 Petugas Haji Provinsi Jambi
- Yuk Kenalan dengan Saham, Reksa Dana, dan Obligasi
- Warga Digemparkan Temukan Mayat Sejoli di Dalam Mobil Terparkir di Tempat Perbelanjaan Trona Ekspres
- Pastikan Seleksi PPPK Berjalan Lancar, Wawako Diza Pantau Langsung dan Apresiasi Peserta
- Dandim Pungky Beri Pembekalan dan Motivasi untuk Satgas Yonif 142/KJ Jelang Tugas di Papua
- Pungli Menggurita di Kota Jambi, Djokas Siburian Anggota DPRD kota Jambi Akan Tempuh Jalur Hukum: Saya Siap Buat Laporan Resmi
Makin Banyak, DPRD Kota Jambi Minta Pemkot Tertibkan Gelandangan dan Pengemis

Keterangan Gambar : Makin Banyak, DPRD Kota Jambi Minta Pemkot Tertibkan Gelandangan dan Pengemis
Mediajambi.com- Momen bulan suci Ramadhan dimana banyak
orang yang bersedekah dimanfaatkan gelandangan dan pengemis (Gepeng), Rabu
(14/2)
Disejumlah sudut Kota Jambi begitu mudah ditemui Gepeng yang
mengharapkan sedekah dari warga.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota
Jambi, Zayadi, mengatakan kondisi ini sulit dihindari.
Menurutnya, kebiasaan memberi sedekah dari masyarakat Kota
Jambi yang mampu menjadi daya tarik bagi mereka yang meminta-minta.
“Kondisi ini merupakan fenomena rutin yang terlihat setiap
tahun, terutama di daerah-daerah tertentu seperti kecamatan pasar dan kawasan
Sipin,” ujarnya.
Meskipun demikian, Zayadi menekankan perlunya tindakan untuk
menertibkan agar kehadiran gelandangan dan pengemis tidak mengganggu aktivitas
masyarakat lain. “Pemkot Jambi harus mengambil langkah dalam mengatur hal ini,”
katanya.
Selain itu, Zayadi juga menyuarakan keprihatinan terhadap
kemungkinan adanya oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan
pribadi.
Jika hal tersebut terjadi, ia mendukung langkah tegas dari
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengatasi masalah tersebut.(*)