Mediajambi.com- Pemerintah Kota Jambi menggelar penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Grha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (25/6/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, dr. Maulana, dan turut disaksikan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha serta Sekda Kota Jambi, A. Ridwan.

Penandatanganan dilakukan oleh seluruh Kepala OPD, Asisten, Staf Ahli, dan para Camat se-Kota Jambi.

Wali Kota Maulana menegaskan bahwa perjanjian kinerja bukan sekadar kegiatan seremonial, namun komitmen nyata yang harus diwujudkan dalam bentuk kerja dan inovasi.

“Perjanjian ini bukan cuma tandatangan di atas kertas. Para Kepala OPD harus tahu dan paham betul apa yang akan mereka kerjakan di tahun 2025,” ujar Maulana.

Sebelum penandatanganan, dilakukan pula penilaian atas capaian kinerja tahun 2024 yang dijadikan tolak ukur dalam penyusunan target tahun ini. Wali Kota menyebut masih banyak OPD yang dinilainya bekerja ala kadarnya dan belum menunjukkan gebrakan atau inovasi nyata.

“Saya lihat sekarang masih banyak OPD yang tidur. Kerjanya biasa-biasa saja, tidak ada lompatan. Saya tunggu dua bulan ini, sebelum Job Fit di bulan 8. Harus ada inovasi yang berbeda dari biasanya,” tegas Maulana.

Wali Kota menginginkan minimal satu inovasi dari setiap OPD yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa inovasi tidak hanya dituntut dari kepala OPD, tetapi juga camat hingga lurah.

“Dalam kabinet kerja kami, tidak ada istilah non-job. Yang ada itu penyegaran. Kalau sudah dikasih kesempatan tapi tetap stagnan, ya mau tidak mau harus kita geser. Biar dapat tantangan baru,” katanya.

Tak hanya soal kinerja, Wali Kota juga mengingatkan serius soal praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik. Ia mengaku telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan pungli di beberapa layanan masyarakat.

“Kalau sampai laporan yang sama masuk ke saya tiga kali berturut-turut, pejabat yang bersangkutan akan langsung saya geser. Saya tidak akan kompromi soal pungli,” tegasnya.

Maulana menjelaskan bahwa banyak layanan publik saat ini sudah dilakukan secara online untuk menghindari interaksi langsung yang rawan penyimpangan. Oleh karena itu, ia tak ingin ada celah baru yang dimanfaatkan untuk mengakali sistem demi kepentingan pribadi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan, Pemerintah Kota Jambi juga telah menaikkan TPP staf kelurahan secara signifikan.

“Dulu TPP staf kelurahan cuma Rp1,2 juta. Sekarang sudah saya naikkan jadi Rp3,7 juta. Jangan lagi ada pelayanan setengah hati. Kalau masih pungli juga, saya tak ada ampun,” ujar Maulana dengan nada tegas.

Ia juga memerintahkan Wakil Wali Kota untuk melakukan sidak ke kantor-kantor lurah agar tidak ada lagi kantor pelayanan yang buka telat dan tutup lebih cepat dari seharusnya.

Menurutnya, kelurahan hingga puskesmas adalah ujung tombak pelayanan masyarakat, sehingga harus benar-benar disiplin dan siap melayani.

Dengan berbagai langkah ini, Pemerintah Kota Jambi berharap seluruh ASN dan pejabatnya menunjukkan kinerja terbaik demi menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, demi terwujudnya kota Jambi bahagia. *